Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata untuk mengatasi praktik pungutan liar yang merugikan para wisatawan. Keberadaan pungli di tempat wisata telah lama menjadi permasalahan yang harus segera diatasi demi menjaga kepercayaan dan keamanan para wisatawan.

Pungli atau pungutan liar merupakan tindakan yang tidak sah dan merugikan para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. Praktik pungli ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meminta uang suap untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya gratis, hingga menaikkan harga tiket masuk secara tidak wajar.

Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pungli. Pokja ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, Polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik pungli secara tuntas.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku wisata mengenai bahaya dan konsekuensi dari praktik pungli. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari semua pihak, diharapkan praktik pungli di tempat wisata dapat diminimalisir dan tidak lagi merugikan para wisatawan.

Sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata, Indonesia harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan terhindar dari praktik pungli. Dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, diharapkan tempat wisata di Indonesia dapat menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan terbebas dari pungli. Semoga dengan adanya pokja penanggulangan pungli ini, kepercayaan para wisatawan terhadap tempat wisata di Indonesia dapat semakin meningkat.